Pengadilan Negeri Kediri

Bantuan Hukum

*	BANTUAN HUKUM
	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari negara berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
	Sesuai amanat Undang-undang, negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para masyarakat pada umumnya / para pencari keadilan yang tidak mampu / miskin untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.

	Klik dibawah ini untuk melihat :
	**SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan Lampiran A SEMA Nomor 10 Tahun 2010**
	Sistem Pelaporan Bantuan Hukum Melalui Sms dan Web
	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum
	Hak Untuk Biaya Perkara Cuma-Cuma

*	JENIS BANTUAN HUKUM
	1.	Pos Bantuan Hukum
	2.	Bantuan Jasa Advokat
	3.	Pembebasan Biaya Perkara
	4.	Zitting Plaatz (Persidangan di luar Gedung Pengadilan)

*	PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
	A. Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :
		1.	Surat Keterangan Tidak Mampu / miskin (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau Kartu Keluarga Miskin (KMM).
		2.	Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
		3.	Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon.
	B.	Melalui Penetapan Ketua Pengadilan, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan
	C.	Pemohon mendapat bantuan hukum

*	ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
		Klik disini unduh file untuk melihat Gambar Alur Pemberian Bantuan Hukum.

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas