Layanan Informasi
Kebijakan Mutu
KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI KEDIRI
- Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas;
- Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan;
- Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu;
- Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Kediri;
- Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan;
- Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan;
- Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat;
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.
STANDAR PERCEPATAN PELAYANAN
Kediri,
Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas percepatan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012
Lampiran SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012
Begitu juga dengan Percepatan minutasi perkara menjadi prioritas utama Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri. Untuk mewujudkan hal tersebut, 27 petugas dari sejumlah pegawai pengadilan negeri kediri dapat sosialisasi fitur komunikasi data SIPP dan direktori putusan.
Untuk mempercepat minutasi perkara, MA telah menerbitkan SEMA 14/2010. Melalui Sema tersebut MA mewajibkan Pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. “Kegiatan ini adalah dalam mendukung efektifas SEMA tersebut”.
Penyelesaian minutasi perkara dengan cepat adalah harapan dari para pencari keadilan. Untuk mewujudkan harapan tersebut Kepaniteraan sesuai fungsinya telah menyediakan dukungan teknis dengan mengembangkan fitur komunikasi data pada SIPP dan Direktori Putusan. Fitur Komunikasi Data adalah media untuk menyampaikan dokumen elektronik yang diwajibkan SEMA 14/2010 dari pengadilan tingkat pertama ke MA melalui sistem yang terintegrasi sehingga lebih efektif.
Data yang dimiliki, publikasi putusan di SIPP dan Direktori Putusan MA menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. “ Semua putusan terupload di SIPP dan Direktori Putusan MA sudah tersinkronisasi”. Meski partisipasi publikasi cukup baik, namun pemanfaatan fitur komunikasi data yang ada di SIPP dan Direktori Putusan masih minim. “Padahal sistem ini lebih efektif, dibanding pengiriman menggunakan CD dan /atau email”.
Mengenai publikasi informasi perkara bahwa Kepaniteraan telah menetapkan standar pelayanan informasi One Day Publish, One Day Court Service, dan One Day Minutering . “ MA akan mempublikasikan informasikan amar putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus dan akan mengupload salinan putusan pada hari yang sama dengan putusan tersebut dikrim ke pengadilan pengaju dan SIPP sudah tersinkron ke Direktori Putusan”.
Sasaran Mutu
|
Pengumpul Data |
Indikator |
Sasaran Pencapaian |
|---|---|---|
|
Tim Survey |
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Kediri. |
78 %
|
|
Panitera |
Penyelesaian perkara perdata kurang dari 5 (lima) bulan. Peningkatan penanganan upaya hukum. |
90 %
90 % |
|
Kepaniteraan Muda Pidana |
Peningkatan proses penyelesaian perkara pidana cepat lalu lintas. |
75 % |
|
Kepaniteraan Muda Perdata |
Peningkatanpelayanan publik pengembalian sisa panjar perkara. Peningkatan penyelesaian perkara perdata permohonan dalam 1 (satu) kali sidang. |
90 %
70 %
|
|
Kepaniteraan Muda Hukum |
Pengiriman laporan bulanan Kepaniteraan Hukum maksimal 5 (lima) hari setelah akhir bulan. |
90 %
|
|
Panitera Pengganti |
Peningkatan proses penyelesaian minutasi perkara. Peningkatan proses penyelesaian laporan tundaan sidang pada SIPP. |
88,5 % 92,5 % |
|
Juru Sita/Juru Sita Pengganti |
Peningkatan pelayanan bantuan panggilan/pemberitahuan delegasi. |
90 %
|
|
Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Perencana kegiatan dan anggaran tahun berjalan. Peningkatan proses penyelesaian pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). |
95 % 100 % |
|
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
Peningkatan mutu sumber daya manusia dibidang penguasaan IT. |
95 % |
|
Sub Bagian Umum dan Keuangan |
Pengiriman Laporan Realisasi Anggaran Bulanan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Pengajuan gaji induk pegawai sebelum tanggal 10. Pelaporan Pertanggungjawaban bendahara sebelum tanggal 8 bulan berikutnya. |
90 % 90 % 90 %
|
Program Kerja Tahun PN Kediri 2015
PROGRAM KERJA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KEDIRI TAHUN 2015 – 2016
Pendahuluan
Program kerja adalah hal yang penting dalam sebuah fungsi manajemen, karena melalai program kerja itulah dapat dilihat arah dan sasaran kerja dari suatu unit organisasi. Program kerja merupakan pedoman atau panduan setiap unit organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, agar visi dan misi Pengadilan Negeri Klas IB Kediri dapat tercapai. Sebagai hasil rapat kerja yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Kediri, maka perlu disusun program kerja, yang dibuat atas dasar visi, moisi dan kondisi objektif Pengadilan Negeri Klas IB Kediri serta visi dan misi Mahkamah Agung RI.
Program Kerja Pengadilan Negeri Klas IB Kediri
Visi Pengadilan Negeri Klas IB Kediri adalah “ Menunjang Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “ dengan misinya antara lain memberikan pelayanan hukum yang berkeadialan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan.
Untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Kediri perlu untuk membuat Program Kerja yang mempunyai sasaran sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan ;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ;
3. Peningkatan fasilitas pendukung ;
4. Peningkatan kredibilitas dan transparasi ;
5. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Kediri ;
Pengaduan/laporan dari masyarakat melalui SMS dapat disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Kediri dengan nomor : 081381001118
Kritik dan saran yang membangun demi kemajuan Pengadilan Negeri Klas IB Kediri sangat kami harapkan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas